🇮🇩 Indonesia Menuju Krisis Moneter Lagi Jika PPATK Tak Segera Berbenah

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat ini berada di sorotan tajam. Niat baik lembaga ini untuk memberantas transaksi ilegal dan pencucian uang memang patut diapresiasi. Namun, cara dan waktu penerapannya justru berpotensi mengguncang stabilitas keuangan nasional. Jika tidak segera dikoreksi, Indonesia bisa saja kembali tergelincir ke jurang krisis moneter seperti tahun 1998.

🔥 PPATK & Kebijakan yang Menimbulkan Kepanikan

Belakangan ini, PPATK gencar melakukan pemblokiran terhadap rekening dormant — rekening tidak aktif yang dianggap berisiko tinggi digunakan untuk tindak kejahatan keuangan seperti judi online dan pencucian uang.

Namun masalahnya:

• Banyak rekening warga biasa, termasuk lansia dan pelajar, ikut diblokir tanpa notifikasi yang memadai.
• Prosedur pemulihan tergolong rumit dan memakan waktu hingga 20 hari kerja.
• Muncul persepsi bahwa uang di bank tidak lagi aman, yang berpotensi memicu efek domino berupa panic withdrawal.

⚠️ Awal dari Bank Run: Tarik Uang Massal Sudah Dimulai

Fakta di lapangan menunjukkan kekhawatiran itu bukan isapan jempol:

• Di berbagai daerah seperti Kutai Timur, Kalimantan, dan Jawa Barat, warga mendatangi bank untuk menarik uang karena takut rekeningnya dibekukan.
• Video antrean panjang di ATM dan kantor cabang bank viral di media sosial.
• Warganet mulai menyerukan gerakan tarik uang sebelum "terlambat".

Jika situasi ini dibiarkan, akan terjadi bank run, di mana nasabah serentak menarik uang dari bank. Ini adalah gejala awal krisis moneter — dan Indonesia pernah merasakannya pahit pada 1997-1998.

📉 Pelajaran dari Masa Lalu: Krisis Moneter 1998

Krisis moneter 1998 diawali oleh:

• Ketidakstabilan nilai tukar rupiah,
• Ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan,
• Pemerintah yang lambat merespons krisis.

Akibatnya:

• Ribuan bank bangkrut,
• PHK massal terjadi,
• Harga-harga melonjak,
• Dan kerusuhan sosial meledak di mana-mana.

🧠 PPATK Harus Berbenah, Bukan Memukul Rata

Jika PPATK tidak segera mengubah pendekatan, akibatnya akan jauh lebih buruk daripada target pemberantasan judi online. Sebab:

• Menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem perbankan bisa menghancurkan ekonomi lebih cepat daripada korupsi itu sendiri.
• Masyarakat kecil, UMKM, dan sektor informal akan jadi korban pertama jika bank mulai membatasi pencairan dana karena tekanan likuiditas.
• Kepanikan keuangan bisa menyebar lebih cepat di era media sosial.

PPATK perlu:

• Fokus pada akun-akun berisiko tinggi dan terindikasi aktivitas kriminal jelas.
• Bekerja sama dengan perbankan agar penindakan dilakukan secara selektif dan transparan.
• Memberikan edukasi dan jaminan perlindungan kepada masyarakat umum.

🛑 Ini Bukan Sekadar Soal Hukum, Tapi Soal Stabilitas Negara

Kebijakan keuangan — apalagi yang menyangkut pembekuan dana masyarakat — tidak boleh sembarangan. Indonesia butuh PPATK yang tegas terhadap kejahatan keuangan, tapi juga cerdas dan bijak dalam eksekusi.

Sebab kalau salah langkah, hukum mungkin ditegakkan, tapi negara bisa goyah karena hilangnya kepercayaan publik. Dan itu adalah pintu gerbang menuju krisis moneter berikutnya.